Monday, 5 November 2012

GEMAS: Tuding Bupati Terima Suap


GEMAS Tuding BUPATI ASAHAN "TERINDIKASI" 
Terima Suap 5,5 MILIAR


Gemas (kiri) Bupati Asahan (kanan)
Transaktual – Kisaran - Sumut - Penerbitan rekomendasi dan izin prinsip pengelolaan kawasan hutan register 5/A Nantalu di Desa Sei Paham Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan seluas 5.500 hektar kepada PT Inti Plam Sumatera, (PT IPS) disebut-sebut melibatkan Drs. H. Taufan Gama Simatupang, saat itu menjabat Plt (Pelaksana Tugas,red) kian ramai di perbincangkan oleh berbagai elemen.

Berdasarkan surat perjanjian atau tanda terima uang yang langsung ditandatangani Plt Bupati Asahan Taufan Gama bersama Direktur Utama PT. Inti Palm Sumatera Sutekno Satya diduga gratifikasi menerima "suap" kompensasi Rp 5.5 miliar untuk pemberian izin lahan pada tahun 2007.

" Ini kita ungkap dalam surat perjanjian antara Drs H Taufan Gama Simatupang Alamat Jalan Sudirman no 5 Kisaran sebagai Pelaksana Tugas Bupati Asahan dengan Sutekno Satya alamat jalan Willis Nomor 18 Medan sebagai Direktur Utama PT. IPS, " terang Julianto Putra, LH,  SH kepada wartawan, Minggu ( 4/11 ) di Kisaran.

Dalam perjanjian yang dibuat, lanjut Julianto, tanggal 26 Januari 2007 tersebut, Taufan Gama Simatupang sebagai pihak pertama ditanda tangani dan Sutekno Satya sebagai pihak kedua ditanda tangani dan ada lima butir perjanjian yang telah disepakati.

Diantara isi perjanjian tersebut adalah pihak kedua sebagai direktur PT. Inti Palm Sumatera memohon izin lahan seluas 5.500 ha (hektar) untuk keperluan usaha perkebunan kelapa sawit, terletak di Desa Sei Paham dan Desa Pembangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan.

Kemudian pihak kedua memberikan kompensasi kepada pihak pertama sebesar Rp5.5 miliar atas izin penyedian lahan yang telah diberikan selaku Pelaksana Bupati Asahan. 

Sementara itu, terkait kasus jual beli lahan yang melibatkan Bupati Asahan Drs. H. Taufan Gama Simatupang, yang diduga telah menerima suap sebesar Rp5.5 miliar sebagai kompensasi atas pemberian izin lahan tersebut.

Kabag Humas Pemkab Asahan Zainal Arifin, SH saat di konfirmasi melalui seluler tidak dapat dihubungi.  Hal serupa juga di utarakan oleh Ust. Nazib selaku tokoh masyarakat Asahan bahwa kasus tersebut sedang didalami oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan.

"Permasalahan tersebut memang sedang hangat-hangat nya di bicarakan di Asahan dan sedang didalami pihak Kejatisu, kata Ust. Nazib. Namun, sambung Ust. Nazib, pihak Pemkab kabarnya membantah tudingan tersebut dengan alasan data berupa lembaran kwitansi tersebut berikut dengan tanda tangan Taufan Gama di scanning.

"Walaupun demikian kami selaku masyarakat Asahan meminta Bupati Asahan jangan diam dan menuntut yang membuat surat yang di duga palsu tersebut," cetus Ust. Nazib.

Secara terpisah, Ketua Komunitas Mahasiswa Asahan Indonesia (KOMASI), Ahmad Heri Santoso saat dikonfirmasi mengatakan apabila surat perjanjian tersebut yang diduga gratifikasi suap terhadap Bupati Asahan itu tidak benar, maka seharusnya dilakukan test uji forensik terhadap tanda tangan Taufan Gama oleh Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. 

"Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara harus pro-aktif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kabupaten Asahan karena Negara kita adalah Negara hukum", ujarnya.

Ditambahkannya, pria yang sering disapa heri ini menegaskan kepada  Pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar tidak main-main dengan persoalan kasus dugaan suap yang terjadi kepada Bupati Asahan itu, dan kami akan goyang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kalau Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara main-main atau tidak serius menangani kasus ini, kami akan melaporkan Tim Penyidik Kejati Sumut kepada Pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan kami akan melakukan aksi di gedung KPK, agar jelas titik terangnya dan masyarakat tidak bertanya-tanya lagi, tegasnya saat dihubungi lewat telephone selularnya di Jakarta. (do1, transaktual)

No comments:

Post a Comment

Silahkan anda komentar, namun secara santun & dengan tidak melakukan komentar spam, terima kasih.